WhK--Delapan pendahulu
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (MenPAN-RB) Yuddy Chrisnandi mendukung
akselerasi implementasi reformasi birokrasi. Dua agenda mendapat sorotan para
mantan Menpan, antara lain perampingan birokrasi, serta pentanaan SDM aparatur.
Kedelapan mantan MenPAN-RB
tersebut adalah JB Sumarlin, Menteri PAN periode 1973 – 1983, Sarwono
Kusumaatmadja (1988 – 1993), Hartarto Sastrosunarto (1998 – 1999), Freddy
Numberi (1999 – 2000), Anwar Suprijadi, (2001), Taufiq Effendi, (2004 – 2009),
dan Azwar Abubakar (2011 – 2014). Juga Emil Salim, (1971 - 1973).
Mengawali pembicaraannya,
Yuddy mengatakan reformasi birokrasi merupakan salah satu prioritas penting
pemerintahan Kabinet Kerja di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil
Presiden Jusuf Kalla.
Hal ini secara jelas
tertuang dalam Nawacita, dan telah dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019.
Yuddy menambahkan,
KemenPAN-RB telah menetapkan tiga sasaran pembangunan nasional bidang aparatur
negara. (1) birokrasi yang bersih dan akuntabel, (2) Birokrasi yang yang
efektif dan efisien; dan (3) Birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang
berkualitas.
Namun Yuddy mengaku
prihatin, karena rencana yang baik itu, belakangan sering terganggu dengan
isu-isu pengangkatan tenaga honorer kategori dua (K2). Pasalnya, di satu sisi
ada keinginan untuk menyelesaikan masalah tersebut, tetapi di pihak lain tidak
dimungkinkan oleh ketentuan Undang-Undang No. 5/2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (ASN).
Selain itu, belanja pegawai
saat ini sudah sangat besar, sehingga sulit negara sulit mengalokasikan anggaran
untuk pengangkatan tenaga honorer K2.
Tak urung, isu pengangkatan
honorer K2 itu pun akhirnya mendominasi pembicaraan dalam acara kangen-kangenan
itu. Para senior ini secara umum mendukung kebijakan Menteri Yuddy dalam
percepatan reformasi birokrasi, serta penanganan tenaga honorer K2. (esy/jpnn)
Sumber : JPNN