WhK-- Jakarta, Delapan mantan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB)
dimintai pendapatnya tentang penyelesaian honorer kategori dua (K2).
Permintaan datang dari MenPAN-RB Yuddy Chrisnandi untuk mendapatkan solusi
tepat dalam mengambil keputusan pemerintah nanti.
Secara umum delapan mantan
MenPAN-RB ini mendukung kebijakan Menteri Yuddy dalam percepatan reformasi
birokrasi, serta penanganan tenaga honorer K2.
Freddy Numberi misalnya,
mengatakan agar pemerintah pusat tegas. Sebab selama ini, kecenderungan
rekrutmen tenaga honorer dilakukan oleh pemerintah daerah. “Namun kemudian
masalah tenaga honorer dibebankan ke pemerintah pusat,” ujarnya, Selasa (23/2).
Berdasarkan pengamatannya,
banyak kepala daerah merekrut tenaga honorer yang merupakan anggota keluarga
atau anggota tim suksesnya pada saat kampanye pilkada.
"Ini juga harus dibuka
ke DPR, agar anggota DPR tahu rekruitmen yang dilakukan pemerintah daerah membuat
kesulitan karena tidak mengikuti pola pemerintah pusat.,” ujarnya.
Tokoh asal Papua ini juga
menyarankan agar pemerintah membuka ruang bagi pemerintah daerah utuk
pengangkatan tenaga guru dan dokter sebagai pegawai kontrak,yang dibiayai dari
APBD masing-masing daerah. (esy/jpnn)
Sumber : JPNN